Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan, sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Evaluasi Zona Integritas meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu :
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
a. Tim Kerja
b. Rencana Pembangunan Zona Integritas
Video DPMPTSP Kab. Banyumas menuju WBBM
c. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas
Laporan Monitoring dan Evaluasi TW. I
Laporan Monitoring dan Evaluasi TW. II
D. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Rencana Kerja Agen Perubahan 2021
Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Agen Perubahan Tahun 2020
Agenda Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir
2. PENATAAN TATALAKSANA
A. Prosedur Operasional Tetap (BOP) Kegiatan Utama
SK Kepala No 113 tahun 2020 tentang SOP Administrasi Pemerintahan
SK Kepala DPMPTSP tentang Peta Proses Bisnis
SK Inovasi Mas YARIZIAN ngePOS
SK Inovasi Banyumas My Darling
B. Keterbukaan Informasi Publik
SK Kepala DPMPTSP No 106 tahun 2020 tentang PPID
Laporan PPID DPMPTSP Tahun 2020
3. PENATAAN MANAJEMEN SDM
A. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan
BAZETING dan Informasi Jabatan
B. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Analis Kesenjangan Komepetensi tahun 2020
Analisis Kesenjangan Pegawai DPMPTSP 2021
C. Penetapan Kinerja Individu
Penetapan Individu Kinerja 2021
D. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS
A. Keterlibatan Pimpinan
Draft Rancangan Akhir RENSTRA DPMPTSP 2018-2023
Draft Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2021
B. Penglolaan Akuntabilitas Kinerja
Indikator Kinerja Umum DPMPTSP
PERBUP RENSTRA Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kab. Banyumas tahun 2018 - 2023
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2021
5. PENGUATAN PENGAWASAN
A. Pengendalian Gratifikasi
Laporan Hasil Implementasi Pengendalian Grafikasi (Identifikasi Area Rawan)
Laporan penanganan Gratifikasi
B. Penerapan SPIP
C. Pengaduan Masyarakat
Laporan Pengaduan TW I tahun 2021
Laporan Penanganan Aduan TW II 2021
D. Whistle Blowing System (WBS)
SK Nomor 013 Tahun 2020 Tentang BENTURAN KEPENTINGAN
Laporan Hasil Implementasi Pengendalian BENTURAN kepentigan Di Lingkungan DPMPTSP
Identifikasi Data Benturan Kepentingan 2021
Surat Perintah KA DPMPTSP Benturan Kepentingan
Keputusan Kepala DPMPTSP No. 76 tahun 2017 tentang Penanganan Benturan
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
A. Budaya Pelayanan Prima
SK Penghargaan kepada ASN dan Non ASN
Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP No. 25 tahun 2018 tentang Penghargaan dan Hukuman
B. Penilaian Kepuasan Masyarakat